Blog Berita Terbaru Indonesia

berita terbaru indonesia, dunia pendidikan. Komisi C DPRD Kota Kediri mendesak dibuatkan Perda untuk menertibkan pendidikan non-formal. Diduga sejumlah pendidikan non-formal, baik kursus maupun pelatihan, berdiri tanpa izin.

“Seharusnya ada yang mengatur masalah perizinannya,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan, Sabtu (13/2). “Nantinya dari perda itu ada pemasukan untuk pendapatan asli daerah,” lanjutnya.

berita terbaru indonesia, dunia pendidikan. : Ketahuan menghujat serta menghina salah satu guru sekolah di jejaring pertemanan facebook, empat siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) IV Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dikeluarkan dari sekolah. Menurut Wakil Kepala Sekolah SMAN IV, Yoserizal, Sabtu (13/2), keempat siswa itu dikeluarkan dengan alasan pelanggaran berat menghina dan menghujat guru.

berita terbaru indonesia, TNI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku pernah dimintai bantuan untuk memasukkan anak temannya sebagai anggota TNI. Karena si anak tak lolos ujian, SBY pun menolak membantu.

Yudhoyono bercerita pada saat itu dia menjadi Pangdam Sumatera Selatan. Saat seleksi masuk taruna Akademi Militer, dia diminta bantuan teman satu almamater agar meloloskan anaknya.

berita terbaru indonesia, dunia pendidikan. Institut Teknologi Bandung hari ini punya rektor baru. Prof Dr Akhmaloka, Dipl Biotech secara resmi dilantik menggantikan Prof Dr Ir Djoko Santoso MSc. Pelantikan berlangsung di Aula Barat ITB, Jumat 29 Januari 2010.

Menurut Ketua Majelis Wali Amanat ITB Yani Panigoro, rektor yang akan memimpin ITB periode 2010 – 2014 ini diharapkan dapat mengembangkan ITB sebagai Teaching University, Research University, dan Technopreneur University. “Agar ITB mampu mengukir di tingkat global, tidak hanya nasional atau pun regional,” ujarnya.

berita terbaru indonesia, dunia pendidikan. Meski mendapat kecaman dari berbagai pihak, pemerintah bersikeras akan melaksanakan Ujian Nasional (UN). Fraksi PKS menilai langkah pemerintah tersebut telah melampaui batas kewenangannya.

“Jadi jelas bahwa pemerintah dalam hal ini Mendiknas telah melampaui batas kewenangan dan melanggar UU Sisdiknas. Pemerintah juga telah melanggar peraturannya sendiri pada PP No. 19 tahun 2005 yang menyatakan bahwa ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik,” kata Ketua Poksi X FPKS Ahmad Zainudin dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (12/1/2010) malam.